tugas softskill, (JENIS-JENIS KOPERASI)

NAMA : NUR FAKIH IBROHIM
NPM : 15210125
KELAS : 2EA16

JENIS- JENIS KOPERASI

Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi secara umum dikelompokkan menjadi koperasi konsumen,koperasi produsen,dan koperasi kredit usaha (jasa keuangan). 

Koperasi dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, yaitu:

1.     Koperasi produksi

Pengertian Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjuaian barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Ada dua macam koperasi produksi yaitu:

Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang tidak mempunyai perusahaan sendiri,

Koperasi produk kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri.

2.     Koperasi konsumen

Pengertian Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

1. Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari sehingga memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen
2. Harga barang sampai ditangan pemakai menjadi murah
3. Ongkos-ongkos penjualan maupun pembelian dapat dihemat  

Tujuan koperasi konsumsi adaiah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
2. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak
3. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

aktifitas koperasi konsumen:
1. pembelian
2. penjualan
3. pengeluaran kas
4. penerimaan kas

Rekening-rekening Koperasi Konsumen:
1. Rekening Pembelian
2. Partisipasi bruto anggota
3. Partisipasi Neto Anggota
4. Pendapatan dari non anggota
5. Beban perkoperasian adalah
6. Sisa Hasil Usaha (SHU)
7. Rekening Persediaan
8. Harga Pokok Penjualan (HPP)
9. Beban Pokok
10. RekeningPotonganPenjualan/Potongan Tunai
11. Rekening Retur Penjualan
12. Rekening Potongan Pembelian
13. Beban Pemasaran
14. Beban Administrasi dan Umun

3.   Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam. didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang…dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya “

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.


Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

4.    Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

Koperasi dikelompokan berdasarkan keanggotaannya, yaitu : 

 

1. Koperasi Unit Desa (KUD) 

Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitanlangsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Melihat kebutuhan anggota beraneka ragam, maka usaha

koperasi multipurpose yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha,

misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan

pendidikan. Koperasi yang termasuk dalam multipurpose adalah Koperasi Unit Desa

(KUD).

KUD menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta merupakan salah satu kelembagaan agribisnis dalam mendukung pengembangan system agribisnis di pedesaan. Agar KUD dapat melakukan peranannya dengan baik, maka KUD harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesarbesarnya bagi anggotanya, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lainnya. Pengelolaan yang dimaksud adalah seluruh komponen yang ada dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, keuangan, personil, pembelian, system informasi manajemen dan organisasi.

faktor-faktor yang berpengaruh yang dibentuk oleh faktor internal, yakni faktor peran serta anggota, aktivitas dan sumber daya manusia serta faktor eksternal terhadap kinerja KUD. Ini dapat diinterpretasikan bahwa peran serta anggota merupakan faktor penentu terhadap kinerja KUD di Provinsi Bali. Berarti pada setiap kegiatan pengelola harus melibatkan anggota secara aktif jika ingin KUD berhasil, seperti membuat perencanaan, meningkatkan modal koperasi dengan cara meningkatkan partisipasi anggota dalam proses pemupukan modal, dll. Pada dasarnya orang masuk suatu badan usaha dengan tujuan mendapatkan manfaat. Pengurus KUD harus menunjukkan manfaat masuk KUD kepada para anggota dan masyarakat dengan melakukan tindakan nyata seperti merealisasikan pembagian SHU pada saat RAT dan menunjukkan distribusi SHU ke simpanan sukarela sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan kepada KUD. Faktor aktivitas berupa perputaran modal kerja merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas manajemen KUD di Provinsi Bali dalam mencetak nilai penjualan dengan mengunakan modal kerja serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan. Karenanya periode perputaran modal kerja dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas.Namun perlu diingat bahwa makin pendek periode perputaran modal kerja berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Sebaliknya makin panjang periode perputaran modal kerja berarti makin lambat perputarannya atau makin rendah tingkat perputarannya sehingga dapat menurunkan keuntungan. Rasio perputaran rata-rata piutang (PRrP) menunjukkan cepat lambatnya piutang dapat ditagih, di mana kondisi aktual di KUD masih banyak piutang usaha

karena terlalu lama pelunasannya seperti tagihan rekening listrik di beberapa KUD yang mana pembayaran listrik ditalangi oleh KUD. Piutang Kredit usaha tani/kredit ketahanan pangan mengakibatkan lamanya aktiva mengendap pada piutang usaha yang memperlambat berputaran modal kerja pad akhirnya menurunkan memperoleh keuntungan pada suatu periode tertentu. Hal ini akan mempunyai dampak terhadap efektivitas manajemen KUD di Provinsi Bali dalam mencetak nilai penjualan dengan mengunakan total modal kerja, serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan. KUD di Provinsi Bali efektif mencetak nilai penjualan dengan mengunakan total modal kerja, serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan, jika cepatnya periode perputaran modal kerja akan meningkatkan keuntungan. Sebaliknya kurang efektif mencetak nilai penjualan dengan mengunakan total modal kerja, serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan, jika lambat periode perputaran modal kerja dan rendahnya keuntungan. Dengan kata lain efektif tidaknya KUD di Provinsi Bali mengunakan total modal kerja perusahaan untuk memperoleh keuntungan sangat tergantung pada faktor cepat atau lambatnya periode perputaran modal kerja. Kualitas sumber daya manusia KUD meliputi manajer, pengawas, dan karyawan merupakan faktor penentu keberhasilan KUD. Makin tinggi kualitas SDM KUD, maka kemungkinan berhasil makin tinggi, berarti kinerja KUD akan semakin bagus. Namun kualias SDM KUD di Bali belum sesuai dengan harapan, karena sulitnya mendapatkan karyawan yang suka bekerja untuk KUD dengan ”upah/gaji” yang wajar. Pendidikan yang relatif rendah juga menyebabkan sulitnya mendidik mereka untuk mampu memahami persoalan-persoalan tataniaga serta memperhitungkan kondisi-kondisi daerah kerjanya.

2. Koperasi Pasar 

adalah koperasi yang beranggotakan pedagang pasar.

3. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan pada  berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Koperasi pada hakekatnya merupakan soko guru perekonomian negeri ini. Namun seiring dengan globalisasi dan terjadinya perubahan yang mendasar dalam sistem perekonomian dunia telah menempatkan koperasi sebagai model ekonomi yang lemah syahwat. Diakui atau tidak, koperasi telah menjadi model perekonomian yang terpinggirkan oleh derasnya perekonomian dunia yang semakin mengglobal. Karena itu perlu kiranya dikembangkan koperasi di lingkungan institusi pendidikan formal, yaitu sekolah. Pengembangan koperasi sekolah memiliki nilai vital dan strategis. Vital karena sekolah merupakan lembaga social elevator  yang diharapkan mampu melakukan perubahan mendasar bagi pengembangan koperasi di masa-masa mendatang. Strategis karena sekolah perupakan wahana bagi pengembangan dan pemahaman tentang sistem perekonomian nasional, khususnya perihal koperasi kepada siswa.

Selain itu koperasi dapat membentuk mental siswa untuk jujur dan disiplin. Biasanya kepengurusan koperasi sekolah dipilih langsung oleh seluruh siswa yang menjadi anggotanya. Kejujuran dan disiplin harus menjadi landasan yang kokoh bagi setiap gerak langkah pengembangan koperasi sekolah. Tanpa dua hal itu, koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang secara maksimal. Siswa yang memperoleh amanat menjadi pengurus mau tidak mau harus bersikap jujur dan memiliki semangat disiplin yang tinggi. Pada tataran lain, koperasi nampaknya dapat melatih dan mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa. Menurut Geofry G. Meredith, seorang wirausahaan harus memiliki ciri-ciri pribadi yang memiliki sikap mental yang kuat, memiliki moralyang tinggi, kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya, memiliki ketrampilan berwirausaha, dan memiliki etos kerja yang tinggi dan tangguh dalam menghadapi persaingan. Sikap mental yang demikian ini yang sesungguhnya harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan koperasi sekolah. Meskipun dalam skala kecil, baik itu modal dan jenis usaha, siswa sebagi pengelolah koperasi harus memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi persaingan dengan masyarakat sekitarnya. Jika koperasi sekolah telah berkembang baik, maka dapat menumbuhkan jiwa menabung dan hemat di kalangan siswa. Jika di sebuah sekolah telah berkembang koperasi sekolah yang bagus, maka siswa tidak perlu lagi membeli perlengkapan sekolah di toko-toko besar besar. Jika sifat dan budaya konsumerisme di kalangan siswa bisa dicegah dengan pendirian koperasi, maka harus diberi kesempatan pada siswa untuk menyimpan sebagian uang jajannya di koperasi. Sebelum ada koperasi, para siswa harus pergi ke mall atau supermarket hanya gara-gara ingin membeli buku dan pensil, jika ada koperasi sekolah maka hal ini dapat dihilangkan secara bertahap. Pengembangan koperasi sekolah dapat memberikan pengalaman bagi siswa untuk peduli pada pengembangan koperasi. Koperasi sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah dan sebagainya. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah diperlukan pertimbangan agar yang diharapkan. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah, diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar selaras dengan apa yang diharapkan.

Pengertian Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan pada  berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar,  koperasi sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Pengembangan koperasi sekolah dapat memberikan pengalaman bagi siswa untuk  peduli pada pengembangan koperasi. Koperasi sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah,dan sebagainya. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah diperlukan pertimbangan agar yang diharapkan. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah, diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar selaras dengan apa yang diharapkan.

Landasan Pokok Landasan pokok dalam perkoperasian Indonesia bersumber pada UUD 1945 pasal33 ayat (1). Pasal ini mengandung cita-cita untuk mengembangkan perekonomian yang berasas kekeluargaan. Peraturan yang lebih terperinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini berisi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat mengenai cara-cara menjalankan koperasi, termasuk koperasi sekolah.Koperasi tidak berbadan hukum. Pengurus dan pengelola koperasi sekolah dilakukan oleh para siswa di bawah bimbingan kepala sekolah dan guru-guru, terutama guru bidang studi ekonomi dan koperasi. Tanggung jawab ke luar koperasi sekolah tidak dilakukan oleh pengurus koperasi sekolah, melainkan oleh kepala sekolah. Pembinaan terhadap koperasi sekolah dilaksanakan bersama antara Kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta Departemen Pendidikan Nasional. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum seperti koperasi-koperasi lainnya karena siswa atau pelajar pada umumnya belum mampu melakukan tindakan hukum. Status koperasi sekolah yang dibentuk di sekolah merupakan koperasi terdaftar, tetapi tetap mendapat pengakuan sebagai perkumpulan koperasi. Pendirian Koperasi Sekolah Koperasi sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah,dan sebagainya. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah diperlukan pertimbangan agar yang diharapkan. Untuk itu dalam mendirikan koperasi sekolah, diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar selaras dengan apa yang diharapkan.

Dasar-dasar pertimbangan pendirian koperasi sekolah :

1. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah.

2. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa.

3. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi.

4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi agar kelak berguna di masyarakat.

5. Membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan luar sekolah.

            Tujuan koperasi sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini.

Struktur organisasi koperasi sekolah :

Perangkat organisasi koperasi sekolah

•Rapat anggota koperasi sekolah

•Pengurus koperasi sekolah

•Pengawas koperasi sekolah

Dewan penasihat koperasi sekolah

•Untuk keperluan bimbingan pada koperasi sekolah, diangkat penasihat koperasi sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas :

•Kepala sekolah yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya (exofficio);

•Guru pada sekolah yang bersangkutan; dan

•Salah seorang wakil persatuan orang tua murid yang memiliki pengalaman di bidang koperasi Pelaksana harian.

Pelaksana harian bertugas mengelola usaha, administrasi, dan keuangan. Pelaksana hariandapat diatur bergantian antara pengurus koperasi sekolah atau ditunjuk secara tetap atau bergantian antara siswa anggota koperasi yang tidak menduduki jabatan pengurus atau pengawas koperasi.

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. Di sini para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Oleh karena jumlah siswa terlalu banyak, maka dapat melalui perwakilan atau utusan dari kelas-kelas. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, ada pula yang mengadakan dua kali dalam satu tahun, yaitu satu kali untuk menyusun rencana kerja tahun yang akan dan yang kedua untuk membahas kebijakan pengurus selama tahun yang lampau. Agar rapat anggota tahunan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka rapat dapat diadakan pada mas liburan tahunan atau liburan semester. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekolah, rapat anggota mempunyai wewenang yang cukup besar.Wewenang tersebut misalnya:

1. Menetapkan anggaran dasar koperasi.

2. Menetapkan kebijakan umum koperasi.

3. Menetapkan anggaran dasar koperasi.

4. Menetapkan kebijakan umum koperasi.

5. Memilih serta mengangkat pengurus koperasi.

6. Memberhentikan pengurus.

7. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

          Pada dasarnya, semua anggota koperasi berhak hadir dalam rapat anggota. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi syarat keanggotaan, misalnya belum melunasi simpanan pokok tidak dibenarkan hadir dalam rapat anggota. Ada kalanya mereka diperbolehkan hadir dan mungkin juga diberi kesempatan bicara, tetapi tidak diizinkan turut dalam pengambilan keputusan. Keputusan rapat anggota diperoleh berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak di mana setiap anggota koperasi memiliki satu suara. Selain rapat biasa, koperasi sekolah juga dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa, yaitu apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus. Penyelenggara rapatanggota yang dianggap sah adalah jika koperasi yang menghadiri rapat telah melebihi jumlah minimal (kuorum). Kuorum rapat anggota meliputi setengah anggota ditambahsatu (lebih dari 50%). Jika tidak, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah dantidak mengikat.

            Keanggotaan koperasi sekolah bersifat terbuka dan sukarela, namun dibatasi hanyakepada siswa-siswa dari sekolah yang mendirikan koperasi tersebut. Dengankata lain, tidak dapat ditambah dengan siswa sekolah lain. Jika koperasi sekolahtersebut berada dalam satu kompleks sekolah (misalnya terdiri dari SD, SMP, danSMA), maka siswa di setiap tingkatan sekolah tersebut semuanya dapat menjadianggota koperasi sekolah. Meski tidak menutup kemungkinan masing-masingtingkatan sekolah mendirikan koperasi sendiri-sendiri (jadi ada tiga tingkatkoperasi di satu kompleks sekolah itu). Anggota koperasi sekolah dapatmengundurkan diri kapan saja, tetapi khusus untuk koperasi sekolah kebebasankeluar ini dapat mungkin dihindari atau dibatasi. Alasannya, agar siswa dapat belajar mengenai berorganisasi dan berwirausaha.Agar koperasi sekolah berhasil mencapai tujuannya, para anggota harus aktif memajukan usaha koperasi dengan cara rajin menghadiri rapat kerja supaya dapatmemikirkan bersama persoalan-persoalan dalam koperasi. Di luar organisasi,anggota koperasi dapat menjaga nama baik koperasi sekolahnya.

Ketentuan Keanggotaan Koperasi Sekolah :

1. Mereka yang diterima menjadi anggota koperasi sekolah adalah siswa sekolahtempat koperasi itu didirikan.

2. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam Rapat Anggota, satu anggota memiliki satu suara.

3. Keanggotaan koperasi sekolah tidak dapat dipindah tangankan kepada oranglain.

4. Setiap anggota koperasi sekolah wajib memenuhi dan melaksanakanketentuan-ketentuan yang berlaku dalam koperasi, misalnya:

a. Memenuhi dan melaksanakan AD/ART. 

b. Keputusan rapat anggota.

c. Tata tertib dan ketentuan-ketentuan lainnya.

5.Setiap anggota harus loyal, taat, dan menjunjung tinggi nama koperasisekolah.

6.Setiap anggota berhak memilih dan memilih dan dipilih sebagai pengurusatau badan pemeriksa.

7.Keanggotaan koperasi berakhir apabila:

a.Siswa yang bersangkutan meninggal dunia. 

b.Siswa yang bersangkutan pindah sekolah.

c.Siswa yang bersangkutan berhenti sekolah karena tamat belajar/lulus padasekolah tersebut dan atau alasan lainnya.

d.Sebab-sebab lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koperasisekolah yang diatur dalam anggaran dasarnya (AD).

Ciri-ciri Koperasi Sekolah :

1. Bentuknya Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum.
2. Anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut.
3. Keanggotannya selama kita masih menjadi siswa.
4. Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat.
5. Sebagai latihan dan praktik berkoperasi.
6. Melatih disiplin dan kerja.
7. Menyediakan perlengkapan pelajar.
8. Mendidik siswa hemat menabung.
9. Tempat menyelanggarakan ekonomi dan gotong royong.

4.  Koperasi pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.